Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan (Puslitbang Hutan), Badan Litbang dan Inovasi (BLI), melakukan kajian penerapan multisistem silvikultur (budidaya) di lahan gambut. Kajian-kajian tersebut dilakukan untuk mendukung upaya merehabilitasi lahan gambut, sekaligus untuk menggali, dan mengembangkan produk unggulan lokal di lahan gambut.
Pandemi Covid-19 ternyata tidak menyurutkan pelayanan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli kepada publik sebagai pengguna hasil litbang. Di tengah keterbatasan, BP2LHK Aek Nauli tetap terbuka bagi berbagai pihak yang ingin berkunjung dan belajar, salah satunya adalah mahasiswa magang dan praktik lapangan.
NOMOR: SP. 484/HUMAS/PP/HMS.3/11/2020
Pemulihan fungsi ekologis gambut, tidak terlepas dari perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (kehati). Selain itu, data dan informasi sosial, ekonomi, serta kelembagaan yang ada di masyarakat sekitar ekosistem gambut juga penting. Karena hal tersebut mempengaruhi strategi pengelolaan ekosistem gambut secara tepat, yang dapat mendukung ekosistem gambut berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.
Nomor: SP.483/HUMAS/PP/HMS.3/11/2020
Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS), lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sebelumnya, Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini pada Juni lalu masuk dalam Top 99 dalam kompetisi yang sama.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Sebelumnya, penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga telah diraih oleh Kementerian LHK pada tahun 2019 lalu. Penyerahan penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari KIP ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Ind
Nomor: SP. 481/HUMAS/PP/HMS.3/11/2020
Mahkamah Agung (MA) putuskan menolak permohonan peninjauan kembali (PK) kasus perdata kebakaran lahan PT Nasional Sago Prima (NSP), anak perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk. Atas putusan yang dikeluarkan pada19 November 2020 tersebut, PT NSP tetap harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan seluas 3.000 ha di lahan konsesinya.
Jamur P. chrysosporium disebut memiliki kemampuan mengeliminasi kandungan non-selulosa (lignin, hemiselulosa dan zat ekstraktif) pada serpihan kayu. Terkait efektivitasnya tersebut, tim peneliti Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH) mengujicoba penerapannya pada kayu terentang (Comnosperma auriculata) sebagai jenis alternatif serat.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar KSDA (BBKSDA) Sumatera Utara, Bidang KSDA Wilayah III Padangsidimpuan bersama Tim HOCRU-OIC kembali melakukan pelepasliaran Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) di kawasan Cagar Alam Dolok Sipirok, pada Senin, 23 November 2020. Orangutan tersebut sehari sebelumnya dievakuasi dari Dusun Padang Bulan, Desa Marsada, Kecamatan Sipirok, karena menurut informasi warga telah memasuki pemukiman selama 4 (empat) hari.
NOMOR: SP. 479/HUMAS/PP/HMS.3/11/2020
Dalam pengelolaan ekosistem gambut, penting adanya keterlibatan masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan lahan gambut juga tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial saja, tetapi untuk pemulihan ekosistem gambut. Oleh karena itu, jasa lingkungan khususnya ekowisata, menjadi potensial untuk dikembangkan di ekosistem gambut.
Meninjau masa depan pengelolaan hutan rakyat di Sulawesi Selatan, Tim Peneliti ACIAR – Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Makassar menggelar workshop bertajuk “Foresight Analysis”, Rabu (18/11/2020) di Hotel Dalton Makassar. Melibatkan peserta dari berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yaitu tatap muka dan daring melalui aplikasi Zoom yang disiarkan melalui channel YouTube Balai Litbang LHK Makassar.
