Badan Litbang dan Inovasi (BLI) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan dukungan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Buku Statistik Badan Litbang dan Inovasi 2020 ini merupakan seri publikasi tahunan BLI dan  dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi yang mengambarkan fakta obyektif Badan Litbang dan Inovasi khususnya sampai dengan tahun 2020.

Buku ini merupakan hasil kristalisasi webinar-talkshow bertajuk Obrolan Pelepas Lelah (OPL): Menyingkap yang tak terungkap. OPL dilaksanakan Balai Litbang LHK Palembang sebanyak 7 seri, sejak Bulan September hingga Desember 2020. Tema utama yang diangkat adalah “harmoni manusia dan alam”, yang merupakan bahan diskusi abadi dan tak pernah kering dalam kehidupan umat manusia.

Buku Strategi Produksi Bibit Berkualitas untuk Pengembangan Rotan Jernang ini disusun untuk menjawab kebutuhan petani akan permasalahan-permasalahan umum seputar rotan penghasil jernang, yang membahas mengenai sumber benih, bahan perbanyakan, penanganan serta pemeliharaan bibit di persemaian. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan informasi petani dan dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi pihak terkait lainnya, antara lain penyuluh, widyaiswara, peneliti, pemerhati, pembuat kebijakan, pengusaha dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan rotan penghasil jernang.

Miniatur Resolusi Konflik di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)’ merupakan buku hasil karya peneliti yang tergabung di bawah koordinasi Rencana Penelitian & Pengembangan Integratif (RPPI) 13: Sosial, Ekonomi, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik. Beberapa penelitian konflik yang dilakukan oleh Pusat Litbang dan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Inovasi menarik untuk ditulis dan didokumentasikan. Banyak persoalan dalam pengelolaan KHDTK, terutama konflik yang terjadi antara pengelola dengan masyarakat, pengelola dengan pemda, maupun konflik yang melibatkan beragam aktor.

Editor : Sulistya Ekawati, Bugi Kabul Sumirat, Subarudi, Syaiful Anwar

Pembangunan berbasis ekologi telah menjadi salah satu agenda pembangunan dunia dalam rangka mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan berbasis ekologi menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup melalui pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada umumnya, cakupan pembangunan berbasis ekologi difokuskan secara lebih spesifik untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya hutan beserta kekayaan biodiversitasnya, serta untuk mencapai target penurunan emisi dalam rangka pengendalian perubahan iklim.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Tercatat penerimaan dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan menjadi andalan penerimaan daerah. Tekanan yang tinggi akan eksploitasi sumber daya alam di Provinsi Kaltim juga menyebabkan ancaman terhadap keberlanjutan dari sisi ekologis di Provinsi Kalimantan Timur. Hal inilah yang mendasari dimulainya arah kebijakan pembangunan hijau di Provinsi Kaltim dengan mendeklarasikan gerakan pembangunan hijau sejak tahun 2010 dan dilanjutkan dengan deklarasi Green Growth Compact pada tahun 2016. Komitmen pembangunan berbasis ekologi tersebut didukung oleh berbagai stakeholder, baik unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun NGOs. Program Kaltim Hijau menjadi tonggak sejarah dimulainya suatu proses pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (green development) dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (green governance).

Enam langkah baru Kementerian LHK terkait Program PEN, yaitu 1) Pergeseran tenaga kerja kontraktor menjadi tenaga kerja masyarakat; 2) Pergeseran alokasi belanja anggaran negara kepada kontraktor menjadi kepada kelompok masyarakat; 3) Inisiatif baru integrasi pelaksanaan kerja antar unit kerja (integrated working & team); 4) Pendekatan baru pengendalian dan pengawasan berbasis pendampingan harian dan pembukaan konsultasi (preventing approach); 5) Sistem monitoring kerja realtime, digital, dan terintegrasi; serta 6) Pergeseran sistem pembayaran langsung dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat pelaksana (account to account).

Sejarah mencatat, konflik kehutanan terjadi sudah cukup lama, tersebar di hampir semua wilayah hutan dan sebagian belum menemukan resolusinya. Itu artinya, konflik masih terus berlanjut walaupun terkadang tidak muncul ke permukaan. Konflik kehutanan menyebabkan pengelolaan hutan tidak dapat dilakukan sesuai rencana yang disusun. Banyak kerugian harus ditanggung oleh pihak yang berkonflik karena kegagalan dalam menemukan kompromi penyelesaian.

Beragam konflik yang terjadi di sektor kehutanan dengan berbagai penyebab dan aktor yang terlibat, menarik untuk dipelajari. Hal tersebut karena setiap konflik memiliki keunikan seperti keterkaitan konflik dengan sejarah penguasaan lahan, banyaknya pihak yang terlibat konflik, menonjolnya perbedaan status antara pihak yang kuat dan yang lemah, sering tidak muncul ke permukaan (laten), serta sangat sulit diselesaikan karena terjadi di tempat yang terpencil.

Buku “Meretas Jalan Konflik Kehutanan” berusaha memberikan gambaran konflik yang terjadi di sektor kehutanan di Indonesia dengan harapan dapat dijadikan pembelajaran untuk penyelesaiannya. Buku ini mencoba mendeskripsikan konflik berdasarkan aktor yang terlibat, yaitu: konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan masyarakat, konflik perusahaan dengan perusahaan, konflik antara masyarakat dengan masyarakat, dan konflik antarinstitusi pemerintah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat beserta jajarannya yang telah memberikan input data, menerima tim untuk berkonsultasi dan memberikan masukan saat isi buku dipresentasikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Disadari buku ini memiliki banyak kekurangan, karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Bogor, Februari 2020
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc.
NIP 19630216 199003 1 001

Kawasan konservasi di Indonesia dikelilingi oleh ±6.381 desa definitif yang di dalamnya terdapat sekitar 134 komunitas adat, sehingga pengelolaannya harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi dinilai banyak pihak memiliki tantangan yang lebih berat dibanding pemberdayaan di kawasan hutan lainnya. Salah satu sebabnya adalah hutan konservasi memiliki aturan main yang lebih ketat, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap hutan.  Kondisi wilayah juga menyumbang kompleksitas masalah, karena lebih dari 90% hutan konservasi berada di daerah terpencil yang sulit dari akses jalan dan sarana komunikasi.

Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Buku ini secara ringkas merangkai poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan hutan konservasi, mulai dari kebijakan yang ada, tantangan yang dihadari, konflik, pembelajaran dari negara lain dan success story pemberdayaan yang berhasil.  Ketatnya aturan pengelolaan di hutan konservasi mengharuskan pemerintah merumuskan skema dan model pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan kawasan hutan lainnya. Pemahaman yang baik terhadap penghidupan masyarakat, dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan kapasitas, suntikan modal produktif dan menyediaan pasar menjadi kunci sukses pemberdayaan masyarakat di hutan konservasi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dan di dalam hutan sudah berjalan cukup lama. Proses pemberdayaan tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang lebih akuntabel, partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Evaluasi adalah bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. Evaluasi menjadi feedback untuk perbaikan program di tahun berikutnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih menjadi masalah yang hampir setiap tahun terjadi, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak dari kebakaran tersebut sudah sangat dirasakan oleh berbagai pihak dan telah menyebabkan kerugian yang sangat besar hampir di semua aspek, baik ekonomi, ekologi, dan sosial. Bahkan dampak tersebut juga telah memasuki ranah politik dan hubungan internasional, berkenaan dengan bencana asap yang melewati batas wilayah negara.

Hingga saat ini belum ada perangkat (instrumen) yang mampu mengukur tingkat kesiagaan desa dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Buku “Desa Siaga Api: Kriteria dan Indikator” hadir mengisi kekosongan tersebut. Instrumen ini disusun berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan tim peneliti P3SEKPI selama 2,5 tahun sejak 2017 di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.