BPK Manado (Manado, 03/09/13)_Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Manado mengikuti Rakor Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang diselenggarakan Pusat Pengendalian dan Pembangunan Kehutanan Regional IV di Swiss-Bell Hotel Maleosan, Manado.

Dari sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala BPK Manado, Dr. Mahfudz, MP tersebut terungkap bahwa masing-masing Propinsi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menghadapi beberapa masalah tenurial yang hampir sama.  

Terkait itu, Prof. Dr. San Afri Awang, M.Sc, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga, yang hadir selaku narasumber pada acara tersebut menanggapi bahwa dalam penanganan konflik diutamakan pendekatan musyawarah dan penegakan hukum adalah final option.

“Model pendekatan kesejahteraan dari Kementerian Kehutanan adalah HTR, HKm, Hutan Desa, Kemitraan (dengan HTI dan Hutan alam, Industri Hutan dan Hutan Rakyat) dan tidak menutup kemungkinan bila ada skema lain yang dapat mengakomodir penanganan konflik maka perlu digali dengan seksama”, jelas San Afri yang juga Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM tersebut.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Keamanan Hutan, Dr. Ir. Agus Mulyono, M.Kom menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang dalam proses pengembangan instrumen resolusi konflik.

“Banyak instrumen yang telah kita kembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan yang terpenting, penyelesaiannya harus mengacu pada prinsip win-win solution”, kata Agus dalam arahannya.

Di akhir Rakor, Kepala Pusat Pengendalian dan Pembangunan Kehutanan Regional IV, Dr. Ir. Moh. Firman, M.For.Sc mengungkapkan bahwa output dari rakor ini akan sangat berarti bagi pihaknya karena memberikan banyak masukan kebijakan bagi Sekjen Kemenhut dalam penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan.

Hal tersebut sesuai dengan harapan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Djauhari Kansil, M.Pd yang disampaikan saat membuka Rakor tersebut. Djauhari berharap forum ini menjadi wahana berbagi pengalaman, ilmu dan wawasan dalam mengidentifikasi isu, menetapkan permasalahan prioritas, dan melakukan validasi permasalahan. Hal tersebut guna mencari solusi pemecahan masalah yang tepat dalam penyelesaian masalah tenurial pada kawasan hutan, khususnya di 4 Propinsi tersebut.

“Masalah Tanah selalu menjadi sumber konflik dimana-mana, apabila hal ini tidak diantisipasi sejak dini maka akan bereskalasi lebih luas dan pada akhirnya berakibat social cost yang sangat tinggi”, kata Djauhari.

Acara yang diadakan pada 30 September-1 Oktober 2013 ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota, KPH, dan UPT Kementerian Kehutanan se-Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara serta wakil dari beberapa perusahaan. (MF)***

Foto-foto: BPK Manado