B2PD (Samarinda, 29/10)_Restorasi Ekosistem Dipterokarpa sangat penting dan strategis mengingat lahan kritis di Kalimantan Timur secara keseluruhan terus meningkat. Data Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim menyebutkan lahan kritis tahun 2004 ± 6.402.472 Ha dan pada tahun 2010 meningkat menjadi ± 8.101.309 Ha dari luas kawasan hutan 14.651.553 Ha.   

Terkait itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Chairil Anwar, MP menyambut baik Ekspose Hasil Penelitian yang diselenggarakan Balai Besar Penelitian Dipterokarpa (B2PD) dengan tema "Restorasi Ekosistem Dipterokarpa dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Hutan”, Selasa (22/10) di Samarinda.

Menurut Chairil Anwar, kegiatan tersebut sejalan dengan program Kaltim Green yang dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. “Sebagai institusi litbang kehutanan terutama jenis Dipterokarpa, tentunya banyak hasil-hasil penelitian yang dapat direkomendasikan kepada kami (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) dalam rangka mengembalikan kondisi hutan, khususnya di Kalimantan Timur”, kata Chairil Anwar dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan, Ir. Nugroho C. Priyono, M.Sc yang membuka ekspose ini mewakili Kepala Badan Litbang Kehutanan berharap melalui kajian dan hasil-hasil penelitian yang komprehensif, ekspose ini bisa menghasilkan alternatif solusi pengembangan kebijakan, upaya restorasi dan pengembangan teknik silvikultur dalam rangka peningkatan produktifitas hutan, khususnya hutan dipterokarpa.

“Harapan saya, ekspose ini mampu menyajikan IPTEK hasil litbang dari Penelitian Integratif yang dilaksanakan, memberikan input tentang perkembangan IPTEK global, dan memungkinkan interaksi ilmiah para pihak secara efektif dalam program restorasi ekosistem”, kata Nugroho.

Untuk itu, pada ekspose tersebut dihadirkan para narasumber yang memiliki kompetensi terkait dari berbagai kalangan, seperti Direktorat Bina Usaha Hutan Alam, Ditjen BUK, peneliti Badan Litbang Kehutanan, Akademisi Fahutan UNMUL dan PT. RHOI, Pemegang IUPHHK-RE yang akan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan kebijakan restorasi ekosistem.

“Dengan ini, kami mengharapkan melalui ekspose ini dapat dirangkum informasi dari para narasumber maupun peserta untuk sharing informasi tentang hal tersebut hingga nanti dapat menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam rangka peningkatan pengelolaan hutan, khususnya untuk jenis-jenis dipterokarpa”, kata Ir. Ahmad Saerozi, Kepala B2PD di awal acara tersebut.

Beberapa hal yang dirumuskan pada ekspose tersebut, yaitu keluarnya kebijakan Restorasi Ekosistem (RE) adalah dalam rangka penyelamatan kawasan hutan, khususnya pada kawasan hutan produksi yang sudah tidak ada pengelolanya lagi. Namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat beberapa hal yang perlu dikaji di antaranya pada kondisi bagaimana suatu ekosistem hasil kegiatan RE dinyatakan telah stabil dan kembali seperti kondisi semula.

Tentunya untuk melihat keterpulihan ekosistem dapat didekati dengan menggunakan potensi biodiversitas sebagai bioindikator keterpulihan suatu ekosistem. Selain itu, keberhasilan RE juga berdasarkan bisa dilihat dari kondisi struktur dan komposisi vegetasinya namun dalam pelaksanaannya di lapangan perlu dikuantifikasikan untuk menjadi acuan bersama.

Lebih lanjut dirumuskan bahwa RE harus multi jenis, salah satunya yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jenis-jenis pohon yang merupakan pakan juga dikembangkan agar terintegrasi antara koridor satwa dengan kawasan di sekitar restorasi ekosistem dan kawasan Hutan lainnya (HL atau HK). Pemilihan jenis pohon untuk kegiatan restorasi dan keamanan ekosistem sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan ekosistem.

Oleh karena itu, dukungan hasil penelitian jangka panjang dan keterwakilan kondisi atau tapak yang berhubungan dengan dinamika vegetasi sangat diperlukan untuk merencanakan kegiatan pengelolaan kawasan restorasi ekosistem. Saat ini, data PUP yang berhubungan dengan dinamika pertumbuhan Dipterocarpaceae sudah tersedia, hanya perlu mengimplementasikannya di lapangan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat (site specific).

Di akhir acara, Nugroho menyampaikan harapannya kepada para peneliti litbang kehutanan untuk dapat berkontribusi dalam setiap kegiatan penelitan yang mendorong terciptanya proses restorasi ekosistem kehutanan.

"Saat ini kita sepakat bahwa tantangan untuk memberikan dukungan pada proses restorasi ekosistem sangat besar. Permenhut yang disusun masih mencari format yang tepat untuk mendorong perbaikan pengelolaan hutan. Oleh karena itu inilah waktu yang tepat untuk para peneliti dan juga pihak swasta untuk berpartisipasi", kata Nugroho menutup ekspose tersebut.

Ekspose tersebut dihadiri sekitar 130 peserta dari berbagai kalangan, seperti intern Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur, Akademisi, Instansi terkait, para pemegang IUPHHK, praktisi kehutanan, para peneliti, penyuluh, widyaiswara, LSM serta mitra kerja B2PD. (MSC/RH)***

Materi Ekspose:

Sesi I.

Aplikasi Kebijakan HPH Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT. RHOI di Kalimantan untuk Pelepasan Kembali Orangutan

Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi

Kebijakan Badan Litbang Kehutanan Terkait Restorasi Ekosistem

Sesi II.

Kondisi Tempat Tumbuh Tegakan Alam Shorea leprosula, Shorea johorensis dan Shorea smithiana

Keragaman Pertumbuhan Tanaman Meranti Merah (Shorea leprosula Miq.) Pada Berbagai Tapak

Sesi III.

Keragaan Karakteristik Biometrik Pemulihan Tegakan Hutan Dipterocarpaceae

Peran  PUP  dalam  Perencanaan  Pengaturan Hasil untuk  Mendukung  Kelestarian  Hutan

Strategi Restorasi Ekologi dalam Konservasi Satwa Liar di Kawasan Hutan Tropis Terfragmentasi: Studi Kasus Implementasi Strategi Konservasi Orangutan (Pongo pygmaeus morio) pada Berbagai Multi-Fungsi Landskap di Kalimantan Timur

Foto-foto: B2PB