SEKILAS INFO
- Strategi Media Sosial BP2TSTH dalam Penyebaran Informasi Litbang – Baca Selanjutnya
- FORDA Survey – Baca Selanjutnya
- Laporan Kinerja BLI Tahun 2017 (informasi pelaksanaan kegiatan di BLI) – Baca Selanjutnya
- Berbagai Potensi dan Peluang Penelitian bagi Mahasiswa di BP2LHK Aek Nauli – Baca Selanjutnya
- Mengubah Limbah Kayu Hutan Rawa Gambut Bekas Kebakaran Menjadi Arang Kompos dan Cuka Kayu – Baca Selanjutnya
- PUI 2018, Balitek DAS akan Bersinergi dengan B2P2BPTH Yogyakarta – Baca Selanjutnya
Dientry oleh
Rizda -
27 November, 2013 -
3056 klik
Menteri Kehutanan Menetapkan Hasil Revisi V atas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
Menteri Kehutanan menetapkan Hasil Revisi V atas
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
(PIPPIB Revisi V)
Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011.
Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebut telah menerbitkansurat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 pada tanggal 13 November 2013 tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)”.
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru ini direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali, melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan UKP-PPP serta masukan dari para pihak terkait lainnya.
Luas areal penundaan pemberian izin baru revisi V menjadi sebesar 64.701.287 ha bertambah sebesar 24.257 ha dari Revisi IV. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari hasil survei lahan gambut, hasil survei hutan primer, pemutakhiran data hasil tata ruang, konfirmasi Bupati dan Pemegang izin lokasi yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2013 serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya izin pemanfaatan hutan yang telah habis masa berlakunya maupun adanya pemutakhiran data bidang tanah (BPN-RI).
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB) Hasil Revisi Vini. Secara lengkap Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 6018/Menhut-VII/IPSDH/2013beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Kehutanan www.dephut.go.id/www.webgis.dephut.go.id.
Jakarta, 13 November 2013
Kementerian Kehutanan
