BPK Aek Nauli (Medan, 7/11/2014)_Sekretaris Badan Litbang Kehutanan Ir. Tri Joko Mulyono, MM mewakili Kabadan Kamis (6/11/2014) telah membuka Ekspose Hasil-Hasil Penelitian BPK Aek Nauli yang dilaksanakan di Hotel Grand Antares, Medan.

Dasar pelaksanaan kegiatan ekspose ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.P.40/Menhut-II/2011. Tentang Organisasi  dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Aek Nauli. BPK Aek Nauli dengan status Balai umum dengan demikian dapat melakukan kegiatan riset/penelitian di semua aspek bidang kehutanan tentu didasari atas prioritas kebutuhan research itu sendiri. Wilayah kerja BPK aek Nauli adalah Sumbagut  lima propinsi yaitu, Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

Ekspose ini bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas hasil kinerja BPK  Aek Nauli, untuk memberikan informasi teknis, ilmiah kepada user yang membutuhkan seperti pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, widya iswara dll. Dengan adanya Ekspose Hasil-hasil Penelitian ini diharapkan dapat mendukung program pengelolaan hutan yang sesuai azas kelestarian khususnya di Sumatera.

Materi yang dipaparkan dalam Ekspose Hasil-hasil Penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) materi sebagai berikut :

1. Variasi Ukuran Benih  Beberapa Provenan Jenis Styrax sumatrana dan Styrax bBenzoin Terhadap Daya Kecambah di Persemaian Aek Nauli
2. Pengaruh Lebar Jalur Tanam Terhadap Pertumbuhan Meranti (Studi Kasus pada Hutan Bekas Tebangan di Siali-ali, Sumatera Utara)
3. Potensi Daya Dukung Rumput Sebagai Pakan Kerbau Pada Plot Implementasi Mikro Das Di Salaon Dolok Samosir, Sumatera Utara
4. Model Pengelolaan Hutan dan DAS Berbasis Masyarakat
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kearifan Lokal Pemanfaatan Obat-Obatan Tradisional Oleh Etnik Karo
6. Persepsi dan Peran Masyarakat dalam Pengembangan Hutan Kota di Kota Medan, Sumatera Utara
7. Pengalaman BPHM II Dalam Menfasilitasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat
8. Keragaman dan Strategi Pengelolaan Satwa Liar pada Zona Rimba, Taman Nasional Batang Gadis
9. Analisis Korelasi Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat: Kasus di Kabupaten Madina (Sumut)
10. Penanganan Perambahan di Taman Nasional Gunung Leuser : Kasus di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang, Kabupaten Langkat

Makalah tersebut dipaparkan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wil. II Medan, BPDAS Asahan Barumun, dan Peneliti BPK Aek Nauli.

Peserta yang hadir dalam ekspose ini sebanyak ±100 (seratus) orang, terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan IV Badan Litbang Kehutanan, Dinas provinsi dan Kabupaten yang menangani kehutanan, para peneliti dari Kementerian Kehutanan, Widya Iswara, Penyuluh, KPH Wilayah Sumbagut serta Perguruan Tinggi Negeri dibidang kehutanan.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Badan menyampaikan bahwa pada akhir periode Renstra Badan Litbang Kehutanan (tahun 2010-2014), hasil-hasil penelitian sudah dapat disosialisasikan kepada pengguna untuk menjadi bahan rujukan pengembangan kebijakan (tingkat pusat dan daerah) maupun panduan kerja bagi para praktisi di lapangan.  Penyuluh diharapkan berperan untuk mentransformasikan hasil-hasil penelitian tersebut kepada masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli, Ir. Iton Bambang Partono menyampaikan bahwa hasil-hasil penelitian BPK Aek Nauli baik dari segi kuantitas maupun kualitas belum sesuai dengan yang diamanatkan Renstra 2010-2014, minimal hasil litbang 60% dapat dipergunakan untuk pengembangan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan, pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu perubahan iklim global. Dengan adanya kompleksitas permasalahan pengelolaan hutan kita, ini terkait dengan terbatasnya SDM kami, dilain pihak wilayah kerja yang cukup luas. Namun demikian hasil-hasil penelitian BPK Aek Nauli dengan segala keterbatasannya paling tidak dapat dijadikan sebagai bahan informasi, acuan, pertimbangan teknis maupun kebijakan didalam pengelolaan hutan kita khususnya di wilayah Sumbagut.

Pembangunan hutan dan kehutanan untuk lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah, yang tertuang dalam program NAWACITA (sembilan agenda prioritas), yang mana pada Point ke-3 dalam NAWACITA tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan acuan dalam pembangunan Kehutanan ke depan. Pembangunan Kehutanan difokuskan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang lebih optimal. Program penelitian ke depannya harus “problem solving based” sehingga perlu diformulasikan topik riset, fokus lokasi dan  interaksi  untuk memenuhi kebutuhan pengguna, Tegas Sekretaris Badan saat penutupan acara tersebut.

Semoga hasil-hasil research selama periode RPI 2010-2014 ke depannya dapat bermanfaat bagi pembangunan/pengelolaan hutan kita sesuai azas kelestarian serta mendukung operasionalisasi KPH yang saat ini kita canangkan.***

Sumber: http://bpk-aeknauli.litbang.dephut.go.id/