BPK Palembang (19/01/2015)_Dalam rangka operasional KPH, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Palembang mengadakan Temu Diskusi dan Brainstorming KPHP Benakat Bukit Cogong (BBC), Senin (19/2) di Ruang Rapat Tembesu BPK Palembang. Rapat tersebut merupakan langkah awal BPK Palembang dalam upaya membingkai kerjasama dan peran BPK Palembang untuk KPH.

Pada pertemuan yang dihadiri para peneliti BPK Palembang dan Kepala KPHP BBC, Sumsel bersama dua kepala seksinya, Kepala BPK Palembang, Ir. Choirul Ahmad, MP didampingi Kasi DIK dan SP, menyampaikan tujuan diselenggarakannya temu diskusi.

Menurut Choirul, tema “No KPH, No Budget” adalah sebuah mandat agar semua UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Dinas terkait secara bersama mengambil peran dalam mewujudkan penyelenggaran program pembangunan kehutanan berbasis KPH terimplementasikan dengan baik. Untuk itu, BPK Palembang sebagai bagian dari lembaga penelitian tentunya tidak cukup hanya memposisikan KPH sebagai bagian dari lokus atau sekedar lokasi penelitian.

“Musti lebih dari itu, sebuah action research. Untuk itu, satu bingkai kerjasama perlu dibangun agar sumbang pemikiran serta peran dan keterlibatan langsung peneliti-peneliti terwadahkan dengan baik,” papar Choirul saat membuka pertemuan.

Menyambut baik apa disampaikan Kepala BPK Palembang, Kepala KPHP BBC, Neneng H. Lelliana mempresentasikan tentang KPHP BBC. Disebutkan bahwa KPHP BBC memiliki luas 271.434 ha, meliputi 5 kabupaten dan 1 kota administratif mencakup 27 kecamatan/97 desa. Diantara luasan tersebut terdapat kawasan hutan wilayah tertentu yang dominan terokupasi. Hutan wilayah tertentu tersebut menjadi salah satu prioritas.

Menurut Neneng, pada tahap awal, perlu dilakukan invetarisasi potensi kawasan, tegakan dan sosial ekonomi budaya. Informasi ini menjadi penting sebagai baseline untuk merumuskan bentuk pemanfaatan dan pengembangannya.

“Untuk itu, kita perlu bersama-sama menyusun guidance rencana kerja hingga rencana bisnisnya. Sumbang pemikiran ataupun keterlibatan langsung peneliti-peneliti BPK Palembang akan sangat membantu kami di KPHP BBC,” kata Neneng.

Pada prinsipnya, kerjasama yang akan diwujudkan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak hanya kegiatan yang bersifat keproyekan. Oleh karena itu, selain inventarisasi dan identifikasi potensi teknis, juga perlu dilakukan identifikasi masalah sosial untuk mengetahui animo masyarakat terhadap berbagai potensi kerjasama atau kemitraan.

Dari hasil identifikasi awal yang telah dilakukan terindikasi bahwa masyarakat di sekitar KPHP BBC pada dasarnya terbuka terhadap anjuran-anjuran yang diberikan, bahkan telah ada kelompok tani yang siap untuk dilibatkan dalam upaya pemberdayaan dengan pola kemitraan. Gaharu, rotan, jelutung dan karet merupakan tanaman yang dipandang potensial untuk dikembangkan.

Untuk gaharu, pihak KPH telah melakukan identifikasi area yang potensial untuk pengembangan tanaman ini. Potensi rotan diketahui dari aktivitas pengumpulan rotan alam oleh masyarakat pada wilayah tertentu di KPHP BBC. Untuk karet, tim Agus Sumadi, peneliti bidang kuantifikasi telah memformulasikan aplikasi perangkat pola agroforestry dan sudah mulai disosialisasikan untuk mendorong implementasinya di tingkat masyarakat. Sementara jelutung, walaupun getah dari tanaman ini memiliki potensi untuk dijadikan core bisnis di wilayah KPHP BBC, namun kurangnya interest masyarakat menjadi kendala karena masih sangat dominan mengusahakan karet. Oleh karena itu, pola usaha yang menjadi pilihan adalah agroforestry.

“Untuk efektifnya perencanaan kerjasama antar kedua belah pihak, perlu ditemukan irisan kegiatan antara KPHP BBC dan BPK Palembang,” kata Suryanto, peneliti bidang sosiologi  pada sesi diskusi.  

Kepala BPK Palembang menyampaikan sebaiknya rencana kegiatan kerjasama dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) untuk kepastian dan kestabilan pelaksanaannya. “Untuk menyusun MoU yang bisa memayungi kerjasama ke depan, perwakilan kedua belah pihak akan duduk bersama,” kata Choirul. 

Di akhir diskusi, Kepala KPHP BBC menyampaikan harapannya terhadap dukungan secara intensif dari tim BPK Palembang melalui kerjasama yang dapat segera terwujud. “Setidaknya tiga tahun ke depan, di KPH BBC dapat terbangun usaha pengolahan gaharu,” harapnya dan tim.***(Sur/ATS)

Sumber: http://www.bpk-palembang.org/component/content/article/107-kph-bbc.html