BBPBPTH (Yogyakarta, 10/03/2015)_Bertempat di Ruang Rapat Gubernur , Gedung Kepatihan Yogyakarta, telah dilakukan rapat kerja antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (10/03).

Hadir pada pertemuan tersebut adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Dinas Kehutanan DIY,  Kepala KPH Yogyakarta, Bappeda dan para Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Yogyakarta.  Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas tugas yang telah diberikan oleh Gubernur DIY kepada UPT Kementerian LHK di Yogyakarta beberapa waktu sebelumnya.

Dalam laporannya, Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman, Dr. Ir. Mahfudz, MP menyampaikan hasil pelaksanaan tugas tersebut  yaitu orientasi lapangan pantai selatan di Kabupaten Kulon Progo, penanaman di areal Baron Techno Park dan penanaman aren di sabuk Merapi.

Kondisi lapangan di pantai selatan Kulon progo banyak ditemukan lahan terbuka dan untuk itu diusulkan rehabilitasi hutan pantai dengan jenis-jenis yang sesuai seperti cemara, nyamplung, bintaro, ketapang, waru dan jenis tanaman pantai. Rehabilitasi dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan  instansi vertikal (UPT Kementerian LHK : BPDAS, BBPBPTH, dan BPKH), Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten dan masyarakat.

Disamping itu juga diusulkan usaha budidaya pertanian dan peternakan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu BBPBPTH bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, KPH Yogyakarta dan BPDAS SOP pada tahun 2015 telah melakukan penanaman nyamplung seluas 25 ha di areal KPH.

Penanaman ditujukan untuk menyuplai bahan baku biodisel pada unit pengolahan bahan bakar nabati di Baron Technopark. Penanaman tersebut akan berlanjut sampai dengan seluas 100-125 ha. Jumlah tersebut diharapkan dapat menghasilkan buah yang dapat mendukung operasionalisasi peralatan pengolahan minyak nyamplung yang sudah dimiliki dan produksi minyak yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para nelayan sekitar.

Penanaman nyamplung dilakukan  dengan pola tumpang sari yang dilakukan oleh kelompok tani menggunakan tanaman: jagung, ketela, rumput pakan ternak, kacang tanah dan kedelai sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan petani. Disampaikan juga, produk ikutan dari nyamplung yang cukup bervariasi dan bernilai tinggi seperti sabun, obat-obatan, pakan ternak, asap cair dan briket arang.

Sementara itu, penanaman aren telah dilakukan  di Desa Turgo  kawasan Taman Nasional Merapi  pada bulan Nopember oleh pegawai segenap UPT Kemenhut DIY dan ditandai dengan penanaman oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Hari Menanam Provinsi DIY. Jumlah total tanaman aren yang ada saat ini mencapai 2600 batang yang berasal dari beberapa daerah, yaitu : Sulawesi Utara,  Sumatera Barat,  Jawa Tengah,  Sumatera Utara dan DIY. Kegiatan ini akan terus  dilanjutkan untuk menambah jumlah dan populasi aren.

Dalam tanggapan dan arahannya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan tim UPT Kementerian LHK di Yogyakarta. Dalam hal pengelolaan pantai selatan terutama di Kulon Progo, Gubernur mengharapkan agar Dinas Kehutanan dan UPT Kementerian LHK dapat segera melakukan tindakan rehabilitasi kawasan pantai.

Hal ini perlu dilakukan segera untuk mencegah semakin meluasnya tambak illegal yang saat ini banyak muncul di pantai selatan. Disamping berpotensi merusak lingkungan, okupasi tambak dikhawatirkan akan menghilangkan akses masyarakat terhadap pantai.

Berkaitan dengan Baron Techno Park, Gubernur menyampaikan bahwa terdapat lahan-lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan hutan yang berorientasi edukasi dan wisata. Gubernur juga menyampaikan bahwa terdapat tanah-tanah milik Keraton yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Wediombo seluas 270 ha, yang saat ini belum termanfaatkan.

Untuk itu pada lahan tersebut dapat dilakukan penanaman dengan jenis-jenis yang sesuai dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa jenis yang disinggung dapat dikembangkan antara lain pulai, petai, kaliandra, nangka, jati, trembesi dan jenis-jenis khas Yogyakarta. 

Selanjutnya Sultan menyampaikan juga agar kegiatan yang disusun tersebut dapat dipayungi  dalam sebuah MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya MoU ini maka Gubernur dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga anggaran yang tersedia menjadi lebih besar yang tentunya berdampak pada besarnya kegiatan yang dapat dilakukan.

Kegiatan tersebut diharapkan dimasukkan dalam Program Pemahaman Lingkungan yang merupakan kewenangan DIY dalam Perdais, sehingga program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait. Pada akhir pertemuan, sebagai tindak lanjut laporan tim UPT, Gubernur sangat antusias untuk melakukan tinjau lapangan bersama UPT KLHK ke pantai selatan Kulon Progo dan tempat-tempat lain yang  menurut rencana akan dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan April 2015. (By Dana Apriyanto)

Materi terkait;

Hasil Kegiatan Orientasi Lapangan Pantai Selatan