BP2LHK Palembang (Palembang, 10/11/2017)_Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang siap mendukung pembentukan model percontohan pengelolaan lahan di KPHP Meranti. Hal ini disampaikan Kepala Balai Litbang LHK Palembang, Ir. Tabroni. M.M menanggapi permintaan Kepala KPHP Meranti saat berkunjung ke BP2LHK Palembang, Jumat (10/11).

Menurutnya, konsep pengelolaan ini membutuhkan kajian terintegrasi dari hulu ke hilir secara holistis. “Kita tidak ingin menjadi follower, tapi menciptakan pasar dengan model yang akan dikembangkan bersama ini,” kata Tabroni.

Sebelumnya, dalam diskusi yang dihadiri juga oleh beberapa staf Zoological Society of London (ZSL) Palembang, Kepala KPHP Meranti, Wan Kamil, S.H mengharapkan BP2LHK Palembang bisa memberikan dukungan untuk program kerja yang akan dilaksanakan di KPHP Meranti. Hal ini untuk merealisasikan rencana pengelolaan wilayah hutan produksi di KPHP Meranti.

Dukungan tersebut berupa kerjasama penyusunan konsep model percontohan pengelolaan yang sesuai dengan kondisi kawasan di KPHP Meranti dan mudah dikembangkan serta diterapkan di masyarakat.

“Kita ada lahan seluas 270 ha, tapi belum tahu mau dikembangkan seperti apa. Tahapan awalnya sudah kita mulai, kerja sama dengan ZSL. Kelompok tani sudah terbentuk, hanya aktifitasnya yang belum ada,” kata Kamil.

Agus Irwanto Wibowo dari Zoological Society of London (ZSL) menambahkan bahwa 270 ha itu berada di kawasan penduduk. Namun, dari 270 ha itu tidak semua dikelola masyarakat, mereka hanya mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

Agus menjelaskan bahwa kondisi lahan banyak yang masih berupa semak belukar, tetapi ada juga lahan yang telah dikelola masyarakat dengan mendapat bimbingan/pendampingan dari BPDAS HL Musi. Daerah tersebut didiami oleh 51 kepala keluarga, dan saat ini sudah terbentuk dua kelompok tani.

“Dengan kerja sama ini, demplot yang akan kita kembangkan nanti bisa menjadi implementasi dari penelitian terapan yang sudah dilakukan. Diversifikasi produk bisa menjadi andalan model yang kita kembangkan nantinya,” kata Agus.

Tata kelola hutan yang baik di tingkat tapak menjadi salah satu kekuatan garis depan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari dan berkeadilan. Peran KPH sebagai unit terkecil pengelolaan di tingkat tapak menjadi sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Namun sayangnya, dalam skema pembangunan daerah, program-program KPH tidak menjadi prioritas utama, sehingga dukungan pun sulit di dapat. Perlu kompetensi, komitmen dan kerjasama kuat antar instansi agar fungsi KPH bisa terlaksana dengan efektif dan efisien.***FA