B2P2EHD (Samarinda, 14/12/2017)_Dalam rangka mendukung kelembagaan pembentukan KPH di Kalimantan Timur, telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Sinergi Pembangunan Kelembagaan KPH Kalimantan Timur” pada tanggal 6 s/d 7 Desember 2017 di Swiss-Bellhotel Borneo Samarinda. 

Pembangunan KPH di Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 

Dalam sesi paparan untuk UPT Pusat, B2P2EHD Samarinda yang diwakili oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi menyampaikan peran litbang. B2P2EHD Samarinda sebagai salah satu UPT Pusat Kementerian LHK memberikan banyak dukungan teknis dalam bentuk skala riset terutama dalam upaya peningkatan kemampuan dan penerapan IPTEK di bidang pengelolaan ekosistem hutan Dipterokarpa serta aspek pemanfaatannya. 

Lokus kegiatan penelitian tersebut berada di 3 lokasi KPH Kalimantan Timur yaitu KPH Berau Barat terdiri dari 12 kegiatan, KPH Delta Mahakam 1 kegiatan dan KPH Bongan 2 kegiatan. 

Salah satu IPTEK yang dihasilkan oleh B2P2EHD adalah paket teknologi pengolahan Teh Irai sebagai produk hasil hutan bukan kayu yang berpotensi dikembangkan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda di wilayah KPH Berau Barat. 

Difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, acara tersebut dihadiri peserta dari UPT Pusat Kementerian LHK, Kepala UPTD KPH lingkup Provinsi Kalimantan Timur, akademisi, praktisi, BUMN, NGO dan mitra kerja pembangunan. 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan kelembagaan dan kegiatan operasional KPH 2018; Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, baik dari sumber dana publik (pemerintah), mitra pembangunan atau sumber lain yang tidak mengikat; Merancang sinergi pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien; Mengidentifikasi kendala-kendala operasional pendanaan dan alternatif solusi; serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan KPH Center sebagai platform koordinasi dan komunikasi pembangunan KPH.***