Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 12 Januari 2018. Setelah bertemu Ketua Umum dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua hari lalu (10/01/2018), hari ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, berjumpa ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI).

"Kami hadir untuk mendapatkan pandangan di lapangan dari perspektif keumatan", ucap Siti Nurbaya membuka silaturahmi.

Ketua Umum PARMUSI, Usamah Hisyam, dan pengurus lainnya menyambut hangat kedatangan Siti Nurbaya beserta rombongan di kantor PARMUSI, Ragunan, Jakarta Selatan.

Kepada PARMUSI, Menteri LHK menjelaskan saat ini pemerintah mempunyai dua program prioritas untuk keadilan ekonomi masyarakat, yaitu: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Land reform (Reforma Agraria) adalah untuk lahan yang ditempati masyarakat dan sudah menjadi pemukiman, dapat dilepaskan dari kawasan hutan menjadi bersertifikat dilihat dari status kawasan hutannya. "Daerah yang sudah ada masyarakat dan pemukiman sudah harus dikeluarkan tergantung status kawasannya. Total yang disiapkan dari kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha", kata Siti Nurbaya.

Program kedua, pemerintah menyiapkan akses kelola hutan kepada masyarakat yang disebut Perhutanan Sosial, dimana masyarakat diberi akses kelola hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang, namun tidak untuk dimiliki. Total yang dicadangkan adalah 12,7 juta ha.

"Saat ini sudah terealisasi 1,4 juta ha dari target 4,3 juta ha sampai tahun 2019", jelas Siti. Menteri LHK menambahkan selain akses lahan juga disiapkan akses permodalan dengan menggandeng Bank BUMN dan pola bagi hasil dengan BLU KLHK.

Usamah menyambut baik dan mendukung program pemerintah ini karena sangat sejalan dengan apa yang menjadi program kerja PARMUSI. Usamah menjelaskan PARMUSI mempunyai program Membangun Desa Madani yang berangkat dari cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial.

Dijelaskan Usamah, Desa Madani yang dimaksud bercirikan peningkatan iman dan taqwa, kemandirian ekonomi dan aksi sosial. Peningkatan iman dan taqwa dilakukan dengan penempatan 5 Da'i di tiap kecamatan, sementara kemandirian ekonomi diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial untuk lingkungan.

"NKRI harus dijaga dengan membangun dari bawah/desa. PARMUSI bekerja untuk kemakmuran rakyat bukan untuk politik", tegas Usamah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PARMUSI juga sudah mendirikan PARMUSI Business Center untuk pendampingan masyarakat di lapangan. Selain itu, Parmusi juga telah mempunyai Da'i di tiap kecamatan.

Ketua PARMUSI sangat yakin program yang ditawarkan KLHK akan dapat dijalankan dengan baik. "PARMUSI tinggal dikasih akses lahan, karena kami punya sumber pendanaan dan tenaga pendampingan di masyarakat", ucap Usamah.

Bahkan PARMUSI siap membangun pilot project Perhutanan Sosial di beberapa daerah di Indonesia.
"Daerah kami yang paling siap untuk melaksanakan program ini adalah Kalbar, Sulteng, Kaltim, Jabar, NTT, dan Jateng" tandasnya.

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/985