P3SEKPI (Jakarta, 26/01/2018)_Menurut pemerhati lingkungan, Nanang Roffandi Ahmad dari Masyarakat Pegiat Energi Biomassa Hutan Indonesia, aksi pengendalian perubahan iklim KPHL Sijunjung perlu dukungan teknis. Hal ini disampaikannya menanggapi paparan Kepala KPHL Sijunjung, dalam Diskusi Pojok Iklim di Manggala Wanabakti, Jakarta (24/01).

Menurutnya upaya meningkatkan cadangan karbon oleh KPHL Sijunjung belum begitu jelas dari segi teknis. “Jika dibilang meningkatkan, meningkatkan dari mana? belum dipaparkan siapa yang harus ngukur, apakah dari Baplan, atau PPI, atau KPH?,” tanyanya retoris. Ia juga menambahkan jika penghitungan cadangan karbon dibebankan ke KPH tidak akan bisa berjalan karena ketidakadaan instrumen.

Sebelumnya, Kepala KPHL, Slamet Riyadi mengatakan bahwa KPHL Sijunjung sangat mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Dukungan tersebut diimplentasikan melalui berbagai aksi.

“Aksi yang dilakukan KPHL Sijunjung untuk ikut berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim adalah mendorong peningkatan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat. Selain itu, KPHL Sijunjung juga membuat program rehabilitasi hutan dan lahan,” kata Slamet.

Upaya pengendalian perubahan iklim yang dilakukan diinisasi semenjak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ yang ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 Tahun 2013.

Diskusi yang dilaksanakan dalam format video conference dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Layanan Umum (BLU), dan Pemerhati Lingkungan serta melibatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) dan beberapa UPT Badan Litbang dan Inovasi (BLI) di daerah.***