Nomor : SP. 108/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018

 

Pangkal Pinang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Maret 2018. Mendukung upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Indonesia, Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri talkshow dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas PPPA) di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (01/03/2018). Bersama-sama dengan Menteri PPPA, Yohana Susana Yembise, Menteri Siti menyampaikan apresiasinya atas kemajuan yang telah dicapai oleh para perempuan di Indonesia, khususnya dalam berkiprah di bidang birokrasi dan legislatif.

 

Disampaikan Menteri Yohana, perempuan di Indonesia telah dianggap cukup maju, dalam pandangan internasional, sehingga hal ini merupakan satu komitmen besar bagi perempuan untuk bergandeng tangan ke arah yang lebih baik lagi.

 

Menurut Menteri Siti, kaum perempuan memiliki perasaan memikirkan posisi orang lain (empati) yang tinggi, sehingga hal ini menjadi keunggulan perempuan dibanding laki-laki dalam mengambil keputusan.

"Perempuan memiliki ciri akunya kamu lebih besar dan berfikir holistik, sehingga pertimbangannya banyak. Sesuai perannya, perempuan menjadi bagian yang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat. Jadi baik di posisi legislatif maupun birokratif, perempuan itu hebat", tuturnya bangga.

 

Menteri Siti juga menyatakan bahwa dalam berkarir, seorang perempuan harus memiliki strategi untuk lebih maju. "Perempuan harus berbagi, tidak boleh sombong, dan jika ada ide dan gagasan harus disampaikan", lanjutnya.

 

Seiring perkembangan jaman saat ini, Menteri Siti menghimbau agar kaum perempuan juga tidak hanya berdiam diri, namun harus banyak belajar. "Kita harus think ahead, think over, dan think accross. Terutama think accross, yaitu memperbandingkan beberapa hal, menjadi sangat penting untuk pembelajaran dan penyelesaian masalah", tegasnya.

 

Kepada para perempuan yang bekerja di birokrasi, Menteri Siti berpesan agar selalu memelihara sinergi dengan berbagai pihak. "Kita punya posisi simpul negosiasi, jadi harus terbiasa menerima berbagai persoalan dan diolah. Yang penting adalah saling pengertian, dan hindari salah pengertiannya, serta menjaga segala kebutuhan dan perencanaannya", pesannya.

 

Sementara sebelumnya saat pembukaan Rakornas (28/02/2018), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyampaikan, upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak telah menjadi prioritas nasional, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan dukungan penuh.

 

"Diperlukan peran semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan publik, baik pusat, Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah daerah, agar dalam setiap kebijakan yang diambil dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak", tuturnya.

 

Mengusung tema 'Kerja Bersama untuk 

Kesejahteraan Perempuan dan Anak Indonesia', Rakornas yang diselenggarakan Kementerian PPPA ini berlangsung hingga 2 Maret mendatang. Turut hadir dalam Rakornas, Ketua komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepala Dinas PPPA lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan dua menteri perempuan lainnya, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, menyampaikan apresiasinya secara tidak langsung melalui tayangan video.

 

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Djati Witjaksono Hadi - 081375633330

 

Sumber: http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1082