P3SEKPI (Bogor, Juli 2018)_Kepala Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc., Selasa (10/7/2018) membuka Pertemuan Tahunan Pertama kerjasama KANOPPI 2, di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam sambutan dan arahannya, Syaiful mengatakan, pengelolaan hasil hutan, baik kayu maupun non kayu dengan agroforestri merupakan salah satu strategi pengembangan sektor kehutanan berbasis masyarakat. Menurut Syaiful, penelitian terkait sosial, ekonomi, dan kebijakan menjadi faktor pendukung dalam mengembangkan kegiatan agoforestri berbasis kayu dan non kayu bersama masyarakat.

“Saya berharap kegiatan kerjasama ini dapat memberikan masukan dan menghasilkan kebijakan yang mendukung Program Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat utama,” kata Syaiful.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Ngada, Ir. Hilarius Sutanto menyambut baik kegiatan kerjasama litbang, khususnya terkait pengembangan bambu yang akan dilaksanakan bersama-sama para pihak di Kabupaten Ngada. “Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Ngada yang saat ini bergiat dalam kegiatan pembangunan di daerah,” kata Hilarius.

Sebagaimana diketahui, tahun 2017 Kabupaten Ngada menduduki peringkat ketiga dalam indeks perkembangan manusia (human development index) setelah Kota Kupang dan Kabupaten Ende. “Tahun 2018 targetnya adalah Kabupaten Ngada dapat menjadi peringkat kedua, setelah Kota Kupang sebagai ibukota provinsi,” tambah Hilarius.

Di akhir sambutannya, Hilarius Sutanto menyampaikan terima kasih atas perhatian kepada Kabupaten Ngada, serta mengucapkan selamat menikmati udara sejuk Kota Bajawa dan pemandangan indahnya, ditemani Kopi Arabica Bajawa yang sudah mendunia.

Mewakili pemerintah provinsi pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Sumberdaya Manusia Pemerintah Provinsi NTT, Dr. Petrus Ama Keron menyambut baik Pertemuan Tahunan Pertama kerjasama Kanoppi 2 tersebut. Menurutnya, ini penting mengingat Provinsi NTT menyimpan sumberdaya alam yang harus dikelola dengan baik untuk dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata adalah potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimiliki oleh NTT seperti madu, cendana, bambu, kemiri, dan jenis lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” kata Petrus.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu.  Tindak lanjut dari Perda tersebut adalah perlu dilakukan penyusunan aturan-aturan turunannya dalam pengelolaan HHBK.

“Hasil pertemuan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kegiatan yang mendukung dalam langkah tindak lanjutnya,” tambah Petrus.

Sebagai informasi, pertemuan tahunan pertama kerjasama KANOPPI-2 (Kayu dan Non Kayu dalam Sistim Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi fase ke-2) ini merupakan kerjasama multi pihak yang terdiri dari lembaga-lembaga penelitian pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang didukung dengan dana bantuan dari Australian Center for International Agicultural Research (ACIAR ). 

Kerjasama KANOPPI-2 berjudul “Mengembangkan dan Mempromosikan Pilihan Agroforestri Berbasis Pasar dan Pengelolaan Lansekap Terpadu untuk Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat di Indonesia” ini secara resmi dimulai April 2017 dan akan berlangsung selama 4,5 tahun. Kerjasama ini melibatkan Badan Litbang dan Inovasi (BLI) - KLHK, World Agroforestry Centre (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR), Universitas Mataram, Universitas Gajah Mada, Murdoch University, World Wildlife Fund (WWF), Threads of Life, Kelompok Kerja (Pokja) Hutan Rakyat Lestari, dan Yayasan Bambu Lestari.***DE