P3SEKPI (Bogor, Agustus 2018)_Mendukung pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkontribusi dalam kerjasama KANOPPI 2 (Kayu dan Non Kayu dalam sistem Produksi dan Pemasaran yang Terintegrasi- fase kedua). BLI akan melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan untuk membangun sistem agroforestri berbasis pasar dan lansekap terpadu.

Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor kehutanan dan lingkungan hidup saat ini, yaitu bagaimana mengelola sumberdaya hutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat luas dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup sekitarnya, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.

Sebagaimana diketahui “Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi sumberdaya hutan (SDH) dan lingkungan hidup (LH) terhadap devisa dan PNBP di mana komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu” adalah salah satu muatan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2014-2019.

Dalam kerjasama ini, BLI akan direpresentasikan oleh Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Pusat Litbang Hutan (P3H), Balai Litbang Teknologi Agroforestry (BPTA), Balai Litbang Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (Balitek HHBK), dan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Kupang.

KANOPPI 2 merupakan kerjasama multi pihak dengan dukungan donor dari Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR). Pelaksananya adalah BLI, the World Agroforestry Center atau International Center for Research in Agroforestry (ICRAF), dan para pihak yakni Center for International Forestry Research (CIFOR), Murdoch University-Australia, Universitas Mataram, Univeritas Gajah Mada, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Threads of Life, Yayasan Bambu Lestari (Environmental Bamboo Foundation), dan Kelompok Kerja (Pokja) Hutan Rakyat Lestari Gunung Kidul.

Secara umum tujuan kerjasama penelitian ini adalah untuk meningkatkan mata pencaharian petani melalui pengelolaan bentang lahan pertanian dan hutan dengan meningkatkan penerapan praktik produksi dan rantai nilai yang lebih baik untuk kayu dan HHBK. Kegiatan akan dilakukan di beberapa lokasi yaitu Gunung Kidul, DI Yogyakarta; Lombok dan Sumbawa, NTB; Timor Tengah Selatan dan Ngada, NTT.

Secara khusus kerjasama penelitian ini mencakup lima komponen yang menjadi tujuan khusus yang saling mendukung dan terkait, yaitu  Meningkatkan produktivitas sistem produksi kayu dan HHBK secara terpadu melalui teknik pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan serta sesuai dengan kondisi setempat; Meningkatkan pendapatan petani dan rumah tangga melalui peningkatan pemasaran kayu dan HHBK yang melibatkan sektor swasta dan pengembangan pasar; dan Mempromosikan dan diseminasi teknik produksi dan pemasaran kayu dan HHBK yang lebih baik melalui pengembangan strategi penyuluhan yang efektif dan berdampak luas. 

Komponen keempat yaitu mendorong pembentukan kelembagaan yang tangguh, didukung oleh kerangka kebijakan yang relevan untuk mendorong perbaikan pengelolaan hutan berbasis bentang alam yang mendukung kepentingan petani kecil; dan yang terakhir, mengembangkan dan mempromosikan agroforestri dan agribisnis berbasis komoditi bambu yang dapat dijalankan secara komersial untuk mendukung program pemerintah “Seribu Desa Bambu”. 

Dalam pelaksanaannya, P3H, BPTA, Balitek HHBK, dan BP2LHK Kupang akan melakukan kegiatan-kegiatan pada tujuan pertama yaitu litbang terkait dengan kondisi ekologis, sosial dan ekonomi petani serta pilihan-pilihan terbaik dalam pengelolaan produksi kayu dan HHBK yang menyeluruh berdasarkan kondisi setempat untuk meningkatkan pendapatan petani dan kualitas bentang alam.

Kegiatan tersebut akan dilakukan di beberapa daerah yaitu Gunung Kidul, DI Yogyakarta; Lombok, NTB; dan Timor Tengah Selatan, NTT. Nantinya pilihan-pilihan sistem agroforestri yang dihasilkan di setiap daerah tersebut akan dijadikan materi penyuluhan bagi para petani lainnya.

P3SEKPI yang bergabung dalam fase kedua KANOPPI akan bertanggungjawab dalam kegiatan litbang tentang agribisnis dan agroforestri bambu berbasis masyarakat dengan lokasi utama di Kabupaten Ngada, NTT. Kegiatan yang dilakukan meliputi tahapan membuat rancangan, melakukan pengujian dan mengangkat pilihan teknik pengelolaan agroforestri bambu bersama masyarakat, serta mengetahui sistem produksi dan rantai nilai hulu-hilir yang mendukung pemanfaatan secara komersial berbasis agribisnis.

Kegiatan di bawah tujuan kelima dan baru dilakukan pada KANOPPI 2 ini menjadi model pengelolaan komoditas HHBK, yaitu bambu terpadu dengan berbasis masyarakat dan bentang lahan meliputi aspek teknik sivikultur dan produksi, sistem pasar dan pemasaran, teknik penyuluhan, penyebarluasan serta dukungan kebijakannya.

Kegiatan dalam tujuan kelima tersebut dilaksanakan P3SEKPI yang bermitra dengan Yayasan Bambu Lestari (YBL). Yayasan ini telah melakukan kegiatan pendampingan masyarakat secara langsung di Kabupaten Ngada sejak tahun 2011. Litbang pengelolaan dan pemanfaatan bambu bersama YBL dan para pihak terkait ini dilakukan untuk memperkuat Kabupaten Ngada sebagai Pusat Unggulan Pengelolaan Bambu Berbasis Masyarakat. Hal tersebut juga untuk mendukung Program Seribu Desa Bambu di Indonesia yang merupakan kampanye nasional ITTO PD600/11 Rev.1 Bamboo Project in Indonesia, yaitu kerjasama antara P3SEKPI dengan Internastional Tropical Timber Organization (ITTO) yang telah berakhir pada Juli 2017 lalu.

Pada akhirnya KANOPPI 2 yang berjalan efektif mulai Juli 2018 ini  diharapkan juga mampu mendukung peningkatan sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan, khususya dalam pengelolaan HHBK secara berkelanjutan dengan berbasis pada bentang alam dan masyarakat. Selain itu, KANOPPI 2 diharapkan dapat menjadi wujud kerja bersama multi pihak, yaitu pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, sektor swasta, dan tentunya masyarakat dan petani sebagai penerima manfaat utama.***DE