BP2LHK Aek Nauli (Aek Nauli, Agustus 2018)_Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk meraih Akreditasi KNAPPP (Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan). Akreditasi KNAPPP adalah pengakuan formal terhadap Pranata Litbang atas kemampuannya melaksanakan litbang sesuai dengan tugas dan fungsi, visi dan misi, mutu keluaran hasil litbang, dan efisiensi kinerjanya dalam memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan.

Untuk itu, 15 s.d 16 Agustus 2018, BP2LHK Aek Nauli melakukan sosialisasi dan membentuk tim kerja akreditasi KNAPPP. Tim kerja yang terdiri dari Kasubbag TU dan para kepala seksi beserta satu orang staf, peneliti, dan juga teknisi litkayasa dilibatkan mempersiapkan dokumen persyaratan.

Dalam pengantarnya, Kepala BP2LHK Aek Nauli, Pratiara, S.Hut, M.Si menyampaikan  bahwa Akreditasi KNAPPP seharusnya memang didapatkan terlebih dahulu sebelum mengajukan menjadi Pusat Unggulan IPTEK (PUI), namun karena tenggat waktu pengajuan PUI yang terbatas maka akreditasi KNAPPP bisa diajukan kemudian.

Pratiara menambahkan bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi agar mendapatkan akreditasi KNAPPP, yaitu: Kemampuan melaksanakan litbang sesuai dengan tugas pokok & fungsi, visi & misi; Mutu keluaran hasil litbang; dan Efisiensi kinerja dalam memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan.

“Akreditasi KNAPPP ini akan sangat mendukung pengajuan PUI kita. Memang sebagian besar dari kita masih awam, tapi saya yakin kita mampu melaksanakannya. Dengan berbagi tugas dan sama-sama belajar kita pasti bisa menyusun dokumennya,” kata Pratiara.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Program dan Evaluasi BP2LHK Aek Nauli, Ali Ngimron, S.Hut, M.Eng menyampaikan bahwa alur pengakuan pranata litbang itu memang terlebih dahulu adalah pengajuan akreditasi KNAPPP, kemudian pengajuan PUI, dan tahap terakhir yang tertinggi adalah pengajuan Science Technopark. Akreditasi KNAPPP memang tidak ada insentif, tapi hanya provokasi agar kita bisa sungguh-sungguh meraih prestasi menuju tahap selanjutnya.

“Intinya kita ajukan KNAPPP ini adalah supaya tertata dulu sistem kelitbangan kita, terus ada capaian, kemudian baru bisa dinilai,” jelas Ali.

Selanjutnya Ali menyampaikan materi tentang Pedoman KNAPPP 02 : 2007, yang merupakan panduan cara pengisian borang dan dokumen penunjang yang diperlukan. Borang tersebut meliputi organisasi dan lingkup kegiatan, kepemimpinan, strategi organisasi, pengukuran kinerja, proses dan manajemen, manajemen kekayaan intelektual dan hasil, dan manajemen pelanggan dan pemangku kepentingan.

Selesai pemaparan materi, selanjutnya dilaksanakan diskusi sambil langsung praktik pengisian borang. Tim kerja yang dibentuk terlihat sangat serius, sambil sesekali bertanya dan berbagi cara pengisian. Menurut salah seorang tim kerja, Hendry Elvin Simamora, S.Hut, M.Si, pengisian borang memang cukup menyulitkan karena ada beberapa isian yang berbeda persepsi antara apa yang harus dicapai dan dokumen pendukung apa saja yang diperlukan.

“Mungkin kita perlu konsultasi yang intensif ke pihak yang lebih ahli dan berkompeten, agar dokumen yang kita buat bisa lebih terjamin dan meyakinkan,” kata Hendry.

Hasil dari sosialisasi ini, dokumen pengajuan akreditasi KNAPPP akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal satu bulan, dimana dua hari dalam setiap minggu ke depan akan diadakan pertemuan untuk membahas progress dokumen yang telah disusun.***MB