BP2TA (Jatinangor-Sumedang, September 2018)_Bertema “Iptek Agroforestri Mendukung Produktivitas Hutan Rakyat Lestari dan Jabar Sejahtera”, Balai Litbang Teknologi Agroforestry (BP2TA) bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Dishutprov Jabar) dan Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) menyelenggarakan Seminar Nasional Agroforestri, Selasa (18/9/2018). 

“Seminar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para akademisi, peneliti, penyuluh dan praktisi kehutanan untuk menyampaikan hasil penelitian tentang agroforestri, sekaligus menjadi media sharing informasi serta pemantapan penelitian agroforestri agar semakin berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan,” kata Bagus Novianto, S.Hut., M.P., Kepala BP2TA di awal acara. 

Menyambut baik seminar tersebut, Kepala Dishutprov Jawa Barat, Ir. Budi Susatijo menyatakan bahwa seminar ini strategis mengingat pemerintah sedang giat-giatnya memacu pengembangan hutan rakyat dan penggalakan penanaman pohon. 

“Melalui kegiatan seminar, diperoleh hal positif yakni terjadinya interaksi langsung antara produsen hasil-hasil litbang dengan para pengguna serta menjadi wahana yang efektif untuk koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sebagai basis terbangunnya sinergi antara pemerintah - pengusaha -masyarakat atau pengguna,” kata Susatijo. 

Dalam seminar tersebut dipresentasikan dua makalah dari narasumber kunci yaitu Prof. Hadi Susilo Arifin, Ph.D., Guru besar dan Kepala Divisi Manajemen Lanskap, Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB, dan Ir. Harry Budi Santoso, M.P., peneliti Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan ketua MAFI. Prof. Hadi menyampaikan materinya tentang hutan rakyat yaitu sejarah dan berbagai aspeknya, manajemen lanskap agroforestri: forest for foods bank, serta bench marking, success story dan lesson learned. Sementara Harry Budi menyampaikan materi tentang pengembangan HHBK berbasis agroforestri. 

Selain itu, pada seminar tersebut juga dipresentasikan 28 makalah secara oral dan 13 makalah poster yang terbagi ke dalam tiga komisi yaitu budidaya, manajemen lanskap/lingkungan serta sosial ekonomi kebijakan. 

Seminar ini menghasilkan 11 rumusan diantaranya: pengelolaan hutan rakyat dengan pendekatan lanskap akan jauh lebih holistik, komprehensif, integratif dan berkelanjutan dibandingkan dengan kebijakan hutan rakyat pada skala tapak (site) dan mampu meningkatkan produktivitas hutan sebagai dampak ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan rakyat. 

Keberlanjutan produktivitas pengelolaan hutan rakyat dengan pendekatan lanskap perlu didukung dengan kelembagaan yang baik agar memperlancar pelaksanaan eksekusi di tingkat lapangan. Untuk itu diperlukan Sinergi Pentahelix yaitu A-B-G-C-M (Academy, Business, Government, Community, Media). Akademisi sebagai peneliti dapat menjawab demand dari pelaku usaha, didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, dilaksanakan oleh masyarakat. Segala informasi tentang hutan rakyat hendaknya disebarluaskan oleh rekan-rekan media massa baik cetak maupun elektronik. 

Rumusan lainnya, keputusan dan kebijakan “Satu Kecamatan, Satu Produk” bisa menghasilkan efisiensi-efisiensi, permodalan via koperasi dan bank, penyediaan bibit dan benih, penyediaan alat dan sarana produksi, pemanenan, pengemasan, penentuan harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price), pengangkutan hingga pembayaran. 

Hasil rumusan secara lengkap dibacakan dan selanjutnya diserahkan oleh Dr. Ir. Budiman Achmad, M.For.Sc. selaku ketua tim perumus kepada ketua panitia seminar, Dadang Maszaeni, S.T., M.P. agar dapat menjadi salah satu rekomendasi kebijakan, baik kebijakan KLHK maupun kebijakan pemerintah daerah. 

Hal ini sesuai arahan Kepala BLI KLHK, yang diwakili oleh Sekretaris BLI, Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si. saat membuka acara yang menyampaikan tantangan dan peluang pelaksanaan agroforestri. 

“Harapannya hasil seminar ini dapat mencapai sasaran visi Strategi Nasional Penelitian Agroforestri yakni Agroforestri diadopsi secara luas oleh masyarakat sebagai sistem penggunaan lahan terpadu dalam rangka peningkatkan produktifitas lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, energi dan jasa lingkungan, didasarkan atas pengembangan iptek yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat,” kata Sylvana membacakan arahan Kepala BLI. 

Sebagai informasi, seminar yang diselenggarakan di kantor UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ini dihadiri lebih dari 150 orang peserta dari berbagai kalangan, antara lain akademisi (peneliti, dosen, widya iswara, mahasiswa), birokrat dari KLHK, Dishutprov. Jawa Barat, Badan Litbang Daerah Jawa Barat, pelaku usaha dari Perum Perhutani serta praktisi (penyuluh, pengendali ekosistem hutan) yang berasal dari Balai SPTH dan Cabang Dinas Kehutanan di Jawa Barat.***