Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen di dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana antara lain tercermin dalam panduan APBN yang dialokasikan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Akan tetapi jumlah dana tersebut sulit diidentifikasi sehingga tidak dapat dilaporkan melalui mekanisme National Communication, seperti pada The First Biennual Update Report dan Third National Communication. 

Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan Penandaan Anggaran (Budget Tagging) terhadap Anggaran Kementerian/Lembaga. Penandaan Anggaran memungkinkan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan secara transparan dan memudahkan pada saat perencanaan untuk mengukur kemajuan maupun kesenjangan (tracking progress and gap) dimulai tahun 2016 dan terus disempurnakan pada tahun 2017. 

Pengalaman selama ini dalam melakukan penandaan anggaran membutuhkan pedoman untuk mempermudah proses penyusunan sampai ke level komponen kegiatan dalam setiap aksi mitigasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi GRK, berdasarkan kriteria dan indikator serta bukti fisik yang diperlukan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak-lanjuti inisiatif Penandaan Anggaran dengan menyusun Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan para pakar. Diharapkan Pedoman yang disusun berdasarkan struktur dan target NDC dapat menjadi rujukan bagi penandaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga pada saat proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 

Hasil dari Penandaan Anggaran dapat menjadi bahan evaluasi terhadap persiapan pelaksanaan NDC untuk sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor limbah dan sektor IPPU dan pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca secara umum.

Sumber: Ditjen PPI KLHK

Silahkan download dokumen