BLI (Bogor, Desember 2019)_Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) berkolaborasi dengan berbagai pihak menyusun 2 buku pemberdayaan masyarakat. Ditargetkan terbit pada penghujung 2019, buku yang memotret pemberdayaan masyarakat sekitar hutan tersebut dikupas tuntas dalam kegiatan bedah buku yang diselenggarakan P3SEKPI di Hotel Salak The Heritage Bogor, Jumat (6/12). 

Berbagai pembelajaran dari kegiatan pemberdayaan di kawasan konservasi dan kebijakan makronya, dirangkum dalam buku “Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi”.  Buku ini disusun dari hasil penelitian dan pengembangan integratif Badan Litbang dan Inovasi tahun 2015-2019 pada aspek sosial, ekonomi, kebijakan, pemberdayaan masyarakat dan resolusi konflik. Terdiri atas 11 bab dan ditulis oleh beberapa peneliti dari P3SEKPI, Puslitbang Hutan, Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Solo serta beberapa peneliti dari instansi lain. 

Sementara pemberdayaan dalam konteks perhutanan sosial, diuraikan dalam buku “Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar/di dalam Hutan: Untuk Memastikan Tercapainya Tujuan Perhutanan Sosial.” Buku ini terdiri atas 7 bab dan ditulis oleh Dr. Sulistya Ekawati, peneliti P3SEKPI. 

 “Tujuan kegiatan bedah buku ini adalah menjaring masukan berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan buku,” jelas Agus Harya Setyaki, SH., LLM.,   Kepala Bidang Pengembangan Data dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dalam sambutannya mewakili Kepala P3SEKPI. 

Para pihak terkait yang hadir, antara lain Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), IPB University, Puslitbang Hutan, Kepala UPT lingkup BLI, taman nasional dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan buku. 

“Tujuan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yaitu untuk menjamin keseimbangan ekologis, ekonomi maupun sosial budaya dan kelestarian konservasi,” jelas Agus. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai pendukung utama dalam pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi. Pemberdayaan juga dapat mengaktualisasikan akses timbal balik peran masyarakat dan fungsi konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan. 

Namun Agus juga mengingatkan bahwa pemberdayaan dikatakan efektif dan mencapai tujuannya apabila kegiatan tersebut dapat menimbulkan perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif afektif dan psikomotorik. 

“Dalam konteks pengelolaan hutan, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur dengan adanya perilaku positif masyarakat dalam mengelola hutan. Tindakan untuk menjaga dan melestarikan hutan pada kawasan hutan tidak selalu muncul dari inisiatif masyarakat sendiri, tetapi perlu didorong dan diarahkan oleh pihak lain,” pungkasnya. 

Dr. Sulistya Ekawati, mewakili tim penulis buku, menjelaskan tiga unsur pemberdayaan yaitu enabling local setting, empowering local community dan socio-political support. Ketiga unsur ini harus disesuaikan dengan tipologi masyarakat di sekitar wilayah hutan. Hal utama yang juga harus dipahami adalah bahwa pemberdayaan (empowerment) selalu mengandung upaya pengurangan kekuasaan (power) atau upaya melakukan disempowerment pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tersebut.  

“Pemberdayaan membutuhkan kekuasaan (power) untuk bisa berubah. Jika kekuasaan yang diberikan tidak dapat membuat perubahan, maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi,” papar Eka, sapaan akrab Sulistya Ekawati. “KLHK harus memberikan powernya kepada masyarakat, harus mempercayai masyarakat,”lanjutnya. 

Prof. Dr. Didik Suharjito sebagai pembahas utama, sangat mengapresiasi kehadiran kedua buku tersebut. “Buku-buku ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan” ujar guru besar dari IPB tersebut. Masukan Didik pada buku pertama adalah agar buku dibagi dalam dua bagian utama yaitu bagian yang memuat pembelajaran dari kasus-kasus di lapangan sebagai sebuah refleksi, dan bagian yang menguraikan kebijakan serta model yang lebih makro dan konseptual. 

Untuk buku kedua, Didik menyarankan agar ditentukan cakupannya apakah tentang pemberdayaan masyarakat atau tipologi pemberdayaan masyarakat. Didik juga mengharapkan buku tersebut dapat menyajikan rumusan baru konsep pemberdayaan masyarakat terutama di perhutanan sosial atau mengkritisi konsep-konsep yang telah diceritakan sebelumnya. 

Didik juga menyarankan agar diperjelas pendekatan pemberdayaan (empowering) dengan  disempowering mana yang akan didahulukan, “Putting the first last atau putting the last first,” pungkas Didik mengakhiri ulasannya. 

Pembahas lain yang hadir adalah Hans Nico Agustinus Sinaga, S.Hut., MP  dari  Direktorat Konservasi, Ditjen  KSDAE dan Dr. Tuti Herawati dari Ditjen PSKL.  Berbagai masukan yang konstruktif dan membangun disampaikan para pembahas untuk penyempurnaan kedua buku tersebut. 

Baca juga: Bedah Buku tentang Resolusi Konflik Kawasan, P3SEKPI Adakan FGD 

Moderarator acara, Dana Aprianto, S.Hut., M.Sc,  Kepala Bidang Kerjasama dan Diseminasi P3SEKPI, menginformasikan bahwa setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari para pembahas, buku akan segera diterbitkan bekerja sama dengan penerbit  Kanisius, salah satu penerbit nasional yang terdaftar di IKAPI.*(TS)