[FORDA] _DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sangat mendukung Pengembangan dan Pengelolaan Taman Wisata Kera Sibaganding secara optimal dan profesional. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen, saat Komisi B DPRD Sumut mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli di Medan, Senin (8/2/2021).

RDP ini juga diikuti juga oleh dua UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lingkup Provinsi Sumatera Utara lainnya, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

“Taman Wisata Kera Sibaganding ini sangat unik. Kalau di tempat lain kera atau monyet menjadi hama dan juga liar (nakal) ketika ada pengunjung, tapi di Sibagading ini malah jinak dan bisa dipanggil pakai terompet khusus dari tanduk kerbau. Ini sangat luar biasa bagi pengunjung,” ungkap Viktor.

“Namun sayangnya juga masih ada kekurangan, yaitu tempatnya belum dikelola dengan baik. Karena itu kami sangat mendukung untuk segera dilakukan pengembangan dan pengelolaan secara optimal dan profesional, sehingga wisatanya semakin menarik dan jumlah pengunjung pun semakin meningkat,” tambahnya.

Sebelumnya, Viktor menyampaikan bahwa pelaksanaan RDP ini adalah sebagai tindak lanjut kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumut sebelumnya ke beberapa lokasi wisata alam di Sumatera Utara, khususnya yang dikelola oleh tiga UPT KLHK tersebut. Salah satunya adalah Taman Wisata Kera Sibaganding yang dikelola BP2LHK Aek Nauli.

“Tujuannya RDP ini adalah untuk mendengarkan permasalahan dan tantangan yang ada, hingga menemukan solusi pengoptimalan pengelolaan wisata alam yang ada di wilayah Sumut, supaya bisa mendukung peningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Viktor.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian menambahkan bahwa dengan disetujuinya Ranperda Kawasan Hutan oleh DPRD Sumut dan ditetapkannya Danau Toba menjadi tujuan wisata super prioritas oleh Presiden Jokowi, harus memacu semangat dan kreativitas Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengembangkan kawasan hutan menjadi kawasan wisata hutan yang terintegrasi.

Hadian meminta ketiga UPT KLHK ini lebih serius dan meningkatkan kerja sama lintas sektoral dengan berbagai pihak, seperti Badan Otorita Danau Toba, Pemprov. Sumut dan pemda yang berada di sekitar Danau Toba, juga dengan pihak swasta. Hadian juga meminta Pemprov. Sumut dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata menjemput bola dan segera berkoordinasi dengan ketiga UPT tersebut.

“Manfaatkan keberadaan lembaga-lembaga terkait yang ada, juga pihak swasta agar semua pihak bekerja sama secara sinergis menciptakan kawasan sekitar Danau Toba ini menjadi tujuan wisata unggulan, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung ke Danau Toba juga bisa menikmati alam sekitarnya dalam bentuk dan fasilitas wisata yang unik dan berbeda," kata Hadian.

Kepada Komisi B DPRD Sumut, dalam presentasinya terkait pengelolaan Taman Wisata Kera Sibaganding, Kepala BP2LHK Aek Nauli, Pratiara menjelaskan sejarah adanya taman kera, pembangunan sarana-prasarana oleh berbagai pihak, dan juga progres kerja sama.

“Sebelum ditetapkan masuk dalam KHDTK Aek Nauli, taman wisata kera tersebut seperti tidak bertuan, sehingga dikelola secara pribadi. Akhirnya banyak pembangunan sarpras dari berbagai pihak tidak maksimal dan kurang terawat,” kata Pratiara. “Sejak masuk dalam KHDTK memang ada beberapa progres kerja sama, baik dengan Pemkab. Simalungun maupun dengan swasta, namun tidak berkelanjutan,” tambahnya.

Pratiara juga menjelaskan perkembangan pengelolaannya sampai dengan saat ini. Sejak tahun 2018 mulai ditingkatkan lagi, baik sarana prasarana maupun SDM nya.

“Sejak tahun 2018, Rahman Manik yang menjadi pawang siamang dan monyet, kami angkat menjadi tenaga kontrak resmi di Balai, sehingga sedikit banyak bisa meningkatnya pendapatannya dan juga bisa menambah semangatnya dalam menjaga dan mengelola taman wisata kera tersebut,” kata Pratiara.

“Selanjutnya tahun 2019 sarpras juga kami benahi, seperti tempat parkir, jembatan ke goa, dan juga jalan setapak menuju tempat pertunjukan,” tambahnya.

Terakhir, Pratiara mengungkapkan bahwa pengelolaan Taman Wisata Kera Sibaganding oleh BP2LHK Aek Nauli memang perlu kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat berjalan dengan optimal. Hal ini mengingat pengelolaannya merupakan tugas tambahan BP2LHK Aek Nauli, yang tugas pokok/utamanya adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

"Tugas utama balai kami adalah melaksanakan kegiatan litbang, antara lain terkait konservasi orangutan, taxus sebagai tanaman anti kanker, dan juga produktivitas kemenyan,” kata Pratiara.

“Pengelolaan taman wisata kera merupakan tugas tambahan. Selain itu kami juga punya program lain berupa wisata ilmiah, seperti healing forest, panen madu, dan juga camping ground. Kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengelolanya, mudah-mudahan satu atau dua tahun ke depan sudah terlihat progres dan hasilnya yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam RDP ini dua UPT KLHK lainnya juga diminta pemaparan terkait wisata alam yang dikelola oleh masing-masing, seperti Wisata Alam Bukit Lawang yang dikelola BBTNGL dan BBKSDA Sumatera Utara terkait pengelolaan wisata Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC).***MB

------------

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli

Jln. Raya Parapat Km. 10,5 Desa Sibaganding, Kec. Girsang Sipanganbolon, Parapat, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara 21174

Email: bpk.aeknauli@gmail.com

Web: http://aeknauli.org

FB: Balitbang LHK Aek Nauli

IG: bp2lhk_aeknauli

Twitter: @bpk_aeknauli

Youtube: BP2LHK AekNauli