Tim gabungan KLHK, Polri, TNI, Pemda Kab. Lebak, Perum Perhutani, dan masyarakat adat Kasepuhan Cibarani, menghentikan aktivitas penambangan ilegal, menutup 54 lubang tambang, membongkar sarana penambangan, dan memasang papan larangan, di Hutan Adat Kasepuhan Hutan Gunung Liman, Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tim Gabungan juga menanam 1.200 bibit pohon untuk rehabilitasi hutan, pada Rabu (26/05/2015).
KLHK melepasliarkan 65 ekor burung di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk Jakarta, Jumat (28/5). Salah satu spesies burung yang dilepasliarkan yaitu jalak putih. Satwa dilindungi ini, terakhir kali ditemukan di TWA Angke Kapuk pada tahun 1996. Oleh karena itu, pelepasliaran burung ini merupakan upaya perdana reintroduksi jalak putih ke kawasan ini.
Rencana pengembangan fasilitas semi wild pengelolaan satwa di TWA Punti Kayu didiskusikan dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) diselenggarakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan di Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu, Palembang Sumatera Selatan, pada Rabu (26/5). Pengembangan fasilitas semi wild bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pengelolaan satwa di luar habitatnya dengan membangun fasilitas buatan yang mirip dengan habitat alami sat
Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (BTNBBBR) bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan mitra Yayasan IAR Indonesia kembali melakukan pelepasliaran 5 (lima) individu orangutan (Pongo pygmaeus) di dalam kawasan TNBBBR, Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa (25/05/2021). Kegiatan pelepasan Tim Pelepasliaran dilakukan dari kantor SPTN Wilayah I Nanga Pinoh oleh Bupati Melawi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Dirjen Penegakan Hukum LHK, dan Wakil Gubernur Kep. Babel melepasliarkan 2 (dua) pasang Elang Laut Dada Putih (Halieetus leucogaster), pada Senin (24/5) di kawasan Hutan Lindung Mangrove Munjang (areal HKm Gempa 01), Bangka Tengah. Turut serta dalam pelepasliaran ini adalah Bupati Bangka Tengah, dan Direktur Uta
Sebanyak 145 ekor tukik yang terdiri dari 29 ekor Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) dan 116 ekor Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea) dilepasliarkan di pantai Taman Wisata Alam (TWA) Air Hitam, Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Minggu, (23/05/2021).
Sebanyak 2 (dua) ekor Ayam Jembang (Lophura ignita) berjenis kelamin jantan dan sepasang (1 ekor jantan dan 1 ekor betina) Bajing Tiga Warna (Callosciurus prevostii) dilepasliarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, di Taman Nasional (TN) Gunung Maras, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,(22/5). Kegiatan ini didukung oleh Lembaga Konservasi Khusus Pusat Penyelamatan Satwa Yayasan Pelestarian Flora dan Fauna Bangka Belitung (Animal Lovers of Bangka Island -ALOBI).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem memindahkan 2 (dua) ekor Orangutan Sumatera (Pongo abelli) dari Lampung ke Jambi, Minggu, (20/05/2021). Kedua satwa ini merupakan hasil pengungkapan kasus penyelundupan satwa di Pelabuhan Bakauheni Lampung.
Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) melakukan pelepasliaran burung Perkici orange (Trichoglossus capistratus) di Blok Hutan Langgaliru, Resort Kambatawundut. Pelepasliaran dilakukan Agus Kusumanegara dan Eka Yanuar Pribadi selaku Pengendali Eksositem Hutan serta disaksikan petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Lewa (Kristoforus, Otniel May, Tommy, Apolos, dan Samuel).
Laporan ini merupakan penegasan teknis berbasis data empiris dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai sumber deforestasi tertinggi di Tanah Papua pada areal Pelepasan Kawasan Hutan (PKH). KLHK perlu kembali menekankan bahwa hampir seluruh deforestasi di areal PKH di Provinsi Papua dan Papua Barat bukan bersumber dari SK PKH yang diterbitkan oleh Kepala BKPM dan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
