Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 6 Februari 2018. Pengelolaan Taman Nasional, termasuk Taman Nasional laut di Indonesia akan dilaksanakan secara terpadu, untuk mendukung pariwisata, khususnya di sektor kemaritiman. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta (05/02/2018), saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional, dan Kaw
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 3 Februari 2018. Memasuki bulan kedua di tahun 2018, masyarakat Indonesia masih terlindungi dari ancaman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga tanggal 2 Februari 2018 tadi malam, pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK tidak mendeteksi adanya asap kahutla, dan pantauan kualitas udara masih dalam kategori baik dengan nilai PM10 (8,98 – 19,28 ?g/m³).
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 2 Februari 2018. Kawasan Hutan Lindung Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah (Jateng) sebentar lagi akan disulap menjadi Taman Sakura di Lawu (Sakral). Proses ini melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Balitek DAS) Solo KLHK, Perum Perhutani KPH Surakarta, Kebun Raya Cibodas-LIPI dan Fakultas MIPA-Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan PT Toyota Motor Manufactur
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Februari 2018. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) KLHK – Manggala Agni meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan melalui patroli mandiri, dan sosialisasi. Disamping itu, dilakukan juga upaya-upaya respon cepat pemadaman terpadu di wilayah potensi rawan karhutla. Hal ini dilakukan seiring terjadinya peningkatan hotspot yang terpantau di Sumatera dan Kalimantan.
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Februari 2018. Dalam upaya meningkatkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan penyelamatan individu dan habitat orangutan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) telah menerbitkan surat edaran tentang Kerja Bersama Perlindungan dan Penyelamatan orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), dan orangutan Ka
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 29 Januari 2018. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Hal ini dikemukakan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat membuka Workshop Hutan dan Deforestasi Indonesia, di Jakarta (29/01/2017).
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 28 Januari 2018. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam menjaga udara bersih menyongsong Asian Games, Indonesia melalui Kementerian LHK, melakukan pembahasan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas), beberapa waktu lalu di Yogyakarta.
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 26 Januari 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima kunjungan Duta Besar Republik Perancis untuk Urusan Lingkungan Hidup, H.E. Xavier Sticker, di kantor KLHK, Jakarta (26/01/2018). H.E. Xavier Sticker datang bersama pejabat kedutaan dan dari kementerian Perancis.
Nomor : SP. 45/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Januari 2018. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat yang berlangsung di Jakarta sejak Selasa (23/1/2018), resmi ditutup pada Rabu (24/1/2018). Rakornas ini ditutup secara resmi oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto yang mewakili Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Nomor : SP. 44/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Januari 2018. Pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis kearifan lokal. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Disamping itu, diperlukan prinsip kehati-hatian, mulai dari perencanaan awal, hingga monitoring dan evaluasinya. Diskusi ini mengemuka saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rak
